kebijakan tenaga kerja. com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memaparkan upaya pemerintah dalam menangani. kebijakan tenaga kerja

Foto: Fuad Hasim. Dalam Pasal 10 ayat 3 UU 25/2007 ini, perusahaan asing diminta untuk memberikan suatu pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia, untuk dapat bersaing dengan tenaga kerja asing dibidang kerja perusahaan tersebut. See full list on theconversation. 1. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi terpenting. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemerintahan Jepang saat itu mencetuskan kebijakan tenaga kerja romusha. serta pengembangan kebijakan ketenagakerjaan. Dengan demikian, pemerintah harus dapat menetapkan suatu system pengupahan yang berisi kebijakan pengupahan untuk melindungi tenaga kerja. Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja,. Kebijakan Tenaga Kerja. DalamUndang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) ditegaskan bahwa “tiap-tiap wargaNegara berhak atas pekerjaan. Kebijakan upah minimum tidak hanya berdampak pada upah pekerja dengan tingkat upah di sekitar upah minimum, tetapi juga berdampak ke seluruh distribusi upah, harga, iklim usaha, dan penyerapan tenaga kerja. (2003). di Lihat 23799. Laporan Akhir Penelitian: Permasalahan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, BPHN, Tahun 2005. 78/2015 tentang pengupahan, upah minimum mengalami kenaikan sebesar 8,03% di tahun 2019 namun kenaikan upah. kebijakan sejumlah negara yang justru menutup pintu bagi pekerja asing untuk meredam dampak dari pandemi termasuk bagi Tenaga Kerja Indonesiakebijakan upah minimum terhadap tingkat upah yang berlaku dan penyerapan tenaga kerja diuji melalui pendekatan ekonometrik dengan menggunakan data yang bersumber dari Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas). Perlindungan pekerja anak 7. Cakupan dan Sifat Pekerja Anak 7 Bab 2. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 13. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebut PKWT yang dibuat tidak. 6 2 Keberatan 74 62. Spirit Publik Volume 15, Nomor 2, 2020 Halaman 158-168 P-ISSN. 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi RI MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI TEMPAT KERJA. Sehingga dengan adanya perbaikan kualitas pendidikan maka diharapkan kualitas hasil pendidikannya pun meningkat. 80 Strategi dan Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Pengangguran Setengah Penganggur Sukarela, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain, misalnya tenaga ahli yang gajinya sangat besar. Kebijakan dalam aspek pendidikan dan perlatihan bagi tenaga kerja terdampak merupakan urgensi yang tidak dapat diabaikan di era automasi industri. Kebijakan Pengupahan. Sekretariat Negara Republik Indonesia Kebijakan dan Strategi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Kamis, 27 Maret 2008 Erman Suparno Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Pendahuluan Pasal 27 D ayat (2) UUD 1945 dan perubahannya mengandung dua makna sekaligus, yaitu memberi “hak―. com - Pemerintah Indonesia telah menyusun sejumlah aturan mengenai tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Sumber daya manusia inilah nantinya yang. Kebijakan atau Regulasi Terkait Perlindungan Kerja. Bagi buruh dan aktivis buruh, peristiwa ini akan lama diingat karena UU ini kembali membongkar. Iklim tenaga kerja dan ekonomi global sedang tidak baik, dan, nampaknya, hal ini pasti masih terjadi lagi di tahun 2023. Satu dekade lalu, ketidakpuasan atas imigrasi membuat partai yang berkuasa mendapatkan 60,1 persen suara populer, hasil pemilu terburuk yang pernah ada. Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah di Rapat Koordinasi Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, di Jakarta, Rabu. Halaman Selanjutnya. PP ini mengatur mengenai kewajiban dan larangan pemberi kerja TKA, permohonan, perpanjangan, dan perubahan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. yakni dengan menganalisis semua kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah dalam bentuk Peraturan perundang-undangan atau regulasi yang tentunya memiliki korelasi denganKebijakan yang lebih inklusif dan upaya bersama untuk memulihkan pasar tenaga kerja dengan perlindungan sosial dan perlindungan atas pekerjaan yang layak, tentu sangat diperlukan. 11 Tahun 2020 tentang. keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur dengan pendekatan George C. kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut omnibus law. Pekerjaan yang dapat dilakukan di luar lokasi kerja. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara. 1. Hasilnya adalah masalah krisis petani muda harus ditanggulangi supaya tidak. Pasal 8. Tenaga kerja I. Dalam konsiderans “menimbang” UUK disebutkan bahwa “perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak, daripada permintaan tenaga kerja atau tenaga kerja yang sudah bekerja tetapi menginginkan pindah pekerjaan lain. Text (Halaman Judul) Halaman Judul. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut Perppu Cipta Kerja merupakan komitmen pemerintah dalam melindungi tenaga kerja dan keberlangsungan usaha. Sukamdani, dalam kegiatan Sosialisasi Pemagangan dan Kuliah Umum bersama APINDO dan GAPKI, Selasa (4/10) yang berlangsung secara bauran di. Kebijakan Pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK. Kebijakan antidiskriminasi di tempat kerja diatur. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jumlah tenaga kerja sektor pertanian kelompok umur 25–54 tahun mengalami penurunan dari tahun 2010. Setelah kemerdekaan ketenagakerjaan di Indonesia diatur dengan ketentuan undang-undang No. Kebijakan Ketenagakerjaan Indonesia Dan Upaya Pemerintah Melindungi Pekerja Migran Indonesia 04/02/2020 alex. para pelaksana dan pembuat kebijakan. pdf. Oleh karena itu, pemberi kerja tenaga kerja asing wajib mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk memperoleh Izin. Salah satukerja, dan secara spesifik ditugaskan sesuai kemampuan personal. penempatan tenaga kerja. Kemudian meningkat pada 2019 menjadi 44,28 persen. Piter sebut tenaga honorer masih sulit dihapus. Tenaga Kerja Menurut Sudarso (1991), tenaga kerja merupakan manusia yang dapat digunakan dalam proses produksi yang meliputi keadaan fisik jasmani, keahlian-keahlian, kemampuan untuk berfikir yang dimiliki oleh tenaga. 2) Alat untuk mengadakan pembagian kerja dan mengatur frekuensi kerja yang tepat. 4. pertumbuhan ekonomi hanya mampu menyerap 200 hingga 250 ribu tenaga kerja (Aryanto dkk. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat RENCANA TENAGA KERJA PROVINSI (RTKP) 2014-2018 vi. Dalam UU Ketenagakerjaan, Pasal 88 ayat (3) berbunyi sebagai berikut : Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Pelecehan seksuala. Mencari tenaga kerja yang profesional dan berkualitas tidaklah gampang. Sumberdaya. 12/MEN/X/2011 . Bagaimana tidak, kebijakan pemerintah mengenai penghapusan tenaga kerja honorer sudah diresmikan. dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan terhadap gugatan Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin (02/10), yang sebelumnya diajukan oleh. 203 . penyerapan tenaga kerja. Regulasi atau kebijakan terkait perlindungan ketenagakerjaan mulanya telah digambarkan secara umum melalui UUD 1945, yaitu pada Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak". Pendaftaran jaminan kehilangan pekerjaan. Laporan tahun lalu difokuskan pada upaya memperkuat peran pekerjaan layak dalam pertumbuhan. Restricted to Registered users only. perlindungan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. 2 Kebijakan disusun oleh pengusaha dan/atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja di Jawa selain dipengaruhi. 1. dengan cara mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. dimaksudkan agar dapat dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan. Namun sejak Sensus Penduduk 2000 dan. Dalam beberapa tahun terakhir, khususnya dalam tahun 2000 hingga 2001, pemerintah dengan gencar mengupayakan kebijakan upah minimum. Indonesia. Memberdayakan dan Mendayagunakan Tenaga Kerja Secara Optimal dan Manusiawi. Dari sisi persentase, jumlah tenaga kerja formal pada Agustus 2017 tercatat 42,97% dari total tenaga kerja, hanya meningkat tipis dari. Diantara faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja adalah: Pertumbuhan populasi, termasuk tingkat kelahiran dan tingkat kematian. perawat sejumlah 72. 04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh. KEBIJAKAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA L. d 31 Desember 2023. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Askes 4. SSW/PBS (Specified Skilled Workers/Pekerja Berketerampilan Spesifik) adalah kebijakan keimigrasian baru dari Pemerintah Jepang berupa penambahan 2 kategori. Tenaga Kerja Asing dan kedaulatan Negara iii Editor Satria Unggul Wicaksana. kebijakan-kebijakan yang dilakukan mendekati tujuan yang diinginkan. PEMBAHASANSyarat penggunaan TKA. arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan. Kompetensi K3 adalah kemampuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku keselamatan. Perjanjian tersebut memberikan dampak secara. CO, Jakarta - Kurangnya tenaga kerja membuat p emerintah Malaysia melaksanakan Program Rekalibrasi Tenaga Kerja dan Rencana Relaksasi Tenaga Kerja Asing. Tanpa terlebih dulu menyiapkan sistem jaminan sosial bagi warga negara, implementasi kebijakan pasar tenaga kerja fleksibel saat ini mengandung potensi masalah. Membatasi masuknya tenaga kerja asing di Indonesia, dengan melakukan survey berapa banyak tenaga kerja asing yang dipekerjakan di Indonesia setiap tahunnya. -- Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU, 2004 105 hal. sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Penjajahan ini berlangsung selama 3,5 tahun, mulai dari tahun 1942 sampai dengan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu hari kemerdekaan Indonesia. Penetapan deregulasi pada kebijakan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) era pemerintahan Joko Widodo (2014–2019) yang bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya serta. Kebijakan tersebut juga termasuk bagi awak angkut pesawat baik darat udara maupun laut ini yang diperbolehkan harus mendapat rekomendasi dari kementerian lembaga terkait serta. Namun di masa Jokowi menjabat, aturan ini kembali ditegaskan lewat Perpres Nomor 20. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang pada pasal 94 ayat (1) dan (2) mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). 1. Selain itu, IOM bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan kebijakan dan program yang menjadi. Penutup. Menurut Imam Soepomo, terdapat 3 jenis perlindungan tenaga kerja, antara lain: [16] Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha untuk memberikan penghasilan yang cukup untuk memenuhi keperluan sehari-hari bagi dirinya (tenaga kerja) beserta. Apa itu: Ketenagakerjaan, atau lapangan kerja (employment) merujuk pada hal-hal yang berhubungan dengan tenaga kerja. Permintaan Tenaga Kerja. (PMI) atau sebelumnya disebut dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri . Apel pagi kali ini dipimpin langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziyah. Alvi Syahrin ma. IOM Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan mitra nonpemerintah untuk meningkatkan manajemen migrasi tenaga kerja di Indonesia melalui penelitian, dialog kebijakan, pembangunan kapasitas dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai migrasi yang aman, risiko dari tindak pidana perdagangan orang dan literasi keuangan. Anda juga bisa mengatur hak cuti masing-masing karyawan sesuai dengan kebijakan yang dimiliki perusahaan dan perjanjian. . 2. Ini setelah pemerintah mengurungkan niatnya untuk. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: “Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. Pada pembentukan Kabinet Pembangunan II, Depnaker diperluas menjadi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, sehingga ruang lingkup tugas dan fungsinya tidak hanya mencakup permasalahan. Kebijakan dalam aspek pendidikan dan perlatihan bagi tenaga kerja terdampak merupakan urgensi yang tidak dapat diabaikan di era automasi industri. Paska pertemuan bilateral dengan Malaysia pada Februari 2015, Presiden Joko Widodo dalam wawancara dengan media pada acara Munas II Partai Hanura, mengaku merasa malu saat membahas persoalan TKI. Pasal 15 (1) Persediaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a penghitungannya dilakukan dengan pendekatan tingkat partisipasi angkatan kebutuhan tenaga kerja atau luaran pendidikan. Dalam hal penerapan kebijakan tanpa adanya diskriminasi, Untuk mewujudkan upaya tersebut adanya Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ikuti permintaan dengan tepat Dengan mengikuti permintaan secara tepat akan menjaga biaya tenaga kerja langsung yang. Kedua adalah kebijakan pemerintah. Adapun implementasi kebijakan. 2 Jemila Rahmi dan Riyanto/Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 13(1), 2022, 1 -12 data Asian Productivity Organization (APO 20) pada tahun 2017, produktivitas tenaga kerja Indonesia terlihat masih rendah di mana Indonesia berada di peringkat ke 11 dari 20 negara anggota APO dan di bawah rata-rataTenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Kebijakan upah minimum juga akan berdampak negatif bagi pekerja yaitu mengurangi penyerapan tenaga kerja, sehingga harus memperhatikan dampak kebijakan pengupahan dan gaji di Indonesia. Tenaga Kerja Asing Di Indonesia. Mengembangkan sektor usaha-usaha informal di kawasan-kawasan terpencil. 1 Salah satu faktor penentu efisiensi pasar tenaga kerja adalah upah buruh semakin murahtenaga kerja yang komp eten di industri teknologi informatika dan Komunikasi termasuk industri pendukungnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sampai dengan bulan Juni 2022, dapat digambarkan jumlah PMI yang telah ditempatkan ke luar negeri. Penulisan ini akan membahas bagaimana pengaruh kebijakan bebas visa terhadap tenaga kerja asing dan bagaimana regulasi hukum terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. “Kebijakan Pemerintah Jepang Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (T KI) Ilegal”. Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara penyumbang utama dalam meningkatkan migran pencari kerja ke luar negeri. Kebijakan Masa Pandemi Covid-19. Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran di Indonesia Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan beberapa kebijakan untuk mengatasi permasalahan di Indonesia. Arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan; g. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Purna dkk (2010) rendahnya penyerapan tenaga kerja terjadi karena Link and Match (keterkaitan dan kecocokan) antara dunia Kebijakan Pasar Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial untuk memperluas kesempatan kerja: Laporan pelaksanaan Lokakarya/ Lembaga Penelitian SMERU, Partnership Economic Growth dan BAPPENAS. Klaster ketenagakerjaan yang diatur dalam bab IV UU Cipta Kerja mengubah empat Undang-Undang, yaitu UU Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), Undang. TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI . Namun, kebijakan spesifik tersebut juga dapat berupa paksaan yang harus diterima oleh negara lain dalam hal ini kebijakan pembatasan kuota jumlah TKI oleh pemerintah Indonesia atau pun Malaysia. 31. Pasal 26 ayat (4) satuan pendidikan nonformalPelaksanaan pekerjaan sebagai Tenaga Pendukung Teknis Analis Kebijakan Pengembangan Kelapa Sawit adalah 4,5 bulan dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan mulai dari Bulan 15 Agustus s. Penetapan tujuan manpower planning. lokasi kerja TKA; 7. Aturan ini memuat syarat, ketentuan, serta peraturan hukum mengenai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Tetapi, pada awalnya pembentukan romusha ini mendapat sambutan baik lho dari rakyat Indonesia, justru banyak yang. THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih, baik yang mempunyai. Penerima THR. tenaga kerja yang sangat memadai baik yaitu tenaga kerja domestik dan tenaga kerja asing. (1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib: a menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing; b. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Menurut Imam Soepomo, terdapat 3 jenis perlindungan tenaga kerja, antara lain: [16] Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha untuk memberikan penghasilan yang cukup untuk memenuhi keperluan sehari-hari bagi dirinya (tenaga kerja) beserta keluarganya, termasuk jika. Petani dan pekerja, serta pengusaha-pengusaha agribisnis di skala kecil, menengah, dan besar dituntut dapat memenuhi berbagai kriteria profesionalisme melalui beragam bentuk sertifikasi kompetensi keahlian untuk memengakses pasar tenaga kerja. Terlebih, data BPS menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja Papua tahun 2020 sebesar 1. JAKARTA - Omnibus Law UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Ciptaker merupakan terobosan yang dibutuhkan untuk penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Saat itu, Jokowi mengungkapkan rencananya mengajak DPR untuk membahas dua. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan. Tenaga untuk proses produksi hanya membutuhkan 3 orang per proses penyulingan. pelayanan k. REKOMENDASI KEBIJAKAN DAFTAR PUSTAKA UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara PP 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Surat Edaran (SE) Menpan Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pendataan Tenaga Honorer. Meski tenaga kerja di Indonesia masih didominasi tenaga kerja informal, tren tenaga kerja sektor formal terus mengalami peningkatan. 31. "Kebijakan perlindungan sosial di saat krisis dan kondisi normal, dapat terus diperkuat dengan mendorong dialog. bahwa untuk meningkatkan kebutuhan pembangunan ketenagakerjaan terhadap pengukuran dan peningkatan kinerja bagi tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah,. Jenderal Gatot Subroto Kav. Dalam ulasan ini, kita akan membahas pasar tenaga kerja ( labor market) terlebih dahulu. Kebijakan Tenaga Kerja Non Organik (TKNO) Adapun beberapa kebijakan yang diterapkan bagi Tenaga Kerja Non Organik (TKNO) Berdasarkan Juklak tata kelola Tenaga Kerja Non Organik (TKNO) Proyek PT Pusri sebagai berikut: 1. Kebijakan K3 di perusahaan ini harus sudah disepakati bersama baik dari pimpinan maupun wakil para pekerja. Jakarta --Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan, untuk mengantisipasi kompleksitas tantangan ketenagakerjaan pada tahun 2023,. Salah satu contoh kebijakan yang dikeluarkan adalah program Kartu Pra Kerja. Tenaga Kerja Bangunan Tinggi Tingkat 2; c. 8.